JAKARTA, iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memangkas anggaran pengeluaran dana belanja subsidi transportasi atau public service obligation (PSO) tahun 2020 senilai Rp1,2 triliun. Pemangkasan itu berdasarkan kesepakatan bersama dengan DPRD DKI Jakarta dalam kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS).
Pemangkasan PSO ini berdampak pada pengurangan dana subsidi tarif LRT, MRT hingga Transjakarta. Anggaran semula TransJakarta sebesar Rp4,197 triliun dipotong menjadi Rp3,291 triliun, MRT dari Rp938,5 miliar menjadi Rp285 miliar, dan LRT dari Rp527 miliar menjadi Rp439,6 miliar.
"Perhitungan (pemangkasan anggaran) ini dibagi-bagi untuk capaian maksimum kebutuhan selama 10 bulan (Oktober 2020)," kata Kepala Dinas Perhubungan Syafrin Liputo saat dihubungi, Senin (3/11/2019).
Mengenai sisa kebutuhan subsidi dua bulan terakhir, Dinas Perhubungan DKI akan menghitung realisasi serapan anggaran yang diberikan. Jika anggaran mengalami kekurangan, mereka akan mengajukan penganggaran kembali dalam Perubahan APBD (APBD-P) tahun 2020.
Meskipun ada kemungkinan APBD-P disahkan lewat dari batas perhitungan subsidi pada Oktober, Syafrin memastikan harga tiket tidak mengalami kenaikan usai pengurangan anggaran subsidi dipotong.