JAKARTA, iNews.id - Menteri BUMN Erick Thohir diminta mampu mengontrol Basuki Tjahaja Purnama atau dikenal Ahok sebagai orang yang dipercaya menjadi Komisaris Utama (Komut) Pertamina dengan mengubah gaya perilaku dan komunikasi. Pejabat di BUMN dinilai harus beretika bicara di depan publik.
Anggota DPR Andre Rosiade mengakui Erick Thohir memiliki kewenangan memilih siapapun untuk menjadi salah satu pejabat di BUMN. Dia hanya mengingatkan, DPR akan terus memantau kinerja dan sikap orang pilihan Erick Thohir di BUMN.
“Jangan lagi komunikasi petantang-petenteng, atau mengeluarkan kata-kata kotor sewaktu jadi Gubernur DKI kembali diulang oleh Pak Ahok. Kami dari DPR hanya bisa menonton pengangkatan ini tapi mengingatkan kalau yang bersangkutan bukan membawa kebaikan tapi kekisruhan dan kinerjanya tidak baik alias amburadul,” ujar Andre di Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Sementara mengenai posisi Ahok di Partai Demokrasi Indonsia Perjuangan (PDIP), kata dia tidak menjadi persoalan. Menurutnya, tidak ada aturan yang melarang pengurus partai politik (parpol) harus mundur ketika menjabat di BUMN.
Misalnya, di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anggota Direksi dan/atau Komisarsi/Dewan Pengawas BUMN, serta Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN.
“Kalau anggota partai tidak dilarang. Jadi memang berdasarkan peraturan yang ada, Ahok tidak diwajibkan untuk mengembalikan KTA PDIP, itu peraturannya. Kalau ingin Ahok keluar partai, ya ubah peraturannya,” katanya.