JAKARTA, iNews.id - Lima sosok peraih lencana Adhi Makayasa dipanggil presiden terpilih Prabowo Subianto ke kediamannya, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Para lulusan terbaik Akademi Militer maupun Akademi Kepolisian ini menjadi kandidat menteri atau kepala badan/lembaga negara dalam pemerintahan Prabowo-Gibran Rakabuming Raka.
Di antara lima nama tersebut, tiga orang sukses menembus level perwira tinggi (pati) dalam karier militer mereka. Satu di antaranya bahkan melesat sampai pangkat bintang empat alias jenderal penuh. Adapun dua lainnya perwira menengah karena memilih pensiun dini dari TNI.
Pemanggilan para calon pengisi kabinet Prabowo dilakukan Prabowo sejak Senin (14/10/2024) hingga Selasa (15/10/2024) kemarin. Silih berganti tokoh-tokoh datang ke Kertanegara, bertemu dan berdiskusi dengan mantan komandan jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) tersebut.
Prabowo menuturkan, semua tokoh yang dipanggil menyatakan kesiapan mereka untuk menjadi menteri. Selama pemanggilan tersebut, dia juga menekankan mengenai arah kebijakan pemerintahannya.
"Semuanya mengerti bahwa kita harus bekerja dengan baik, bekerja dengan keras, bekerja sebagai tim dalam kondisi dunia penuh ketidakpastian," kata Prabowo, Senin malam.
Secara keseluruhan terdapat 49 orang yang dipanggil pada Senin lalu. Di antara mereka terdapat Letjen TNI (Purn) Muhammad Herindra. Wakil Menteri Pertahanan tersebut mengaku diminta untuk membantu pemerintahan Prabowo.
Kendati demikian, mantan orang nomor satu di pasukan elite Korps Baret Merah ini tidak mengungkapkan posisi yang bakal dipercayakan kepadanya. “Intinya diminta membantu beliau,” ucap peraih Adhi Makayasa-Tri Sakti Wiratama Akmil 1987 ini.
Belakangan diketahui Herindra ternyata diplot sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN), menggantikan Jenderal Pol (Purn) Budi Gunawan. Presiden Joko Widodo telah mengirimkan nama Herindra ke DPR melalui Surat Presiden (Surpres) Nomor R51 tertanggal 10 Oktober 2024 perihal Permohonan Pertimbangan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala BIN.
"Selanjutnya surat tersebut telah dibahas dalam rapat konsultasi pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi DPR tanggal 14 Oktober 2024," kata Puan dalam rapat paripurna, Selasa.