JAKARTA, iNews.id – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai sikap dan pilihan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang terus beralasan dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di atas lahan rekalamasi tidak dapat diterima. Menurut dia, kebijakan sang gubernur akan membawa preseden buruk bagi masa depan lingkungan hidup Jakarta.
“Apa pun bentuk argumentasi yang digunakan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam pemberian IMB di kawasan reklamasi teluk Jakarta akan membawa preseden buruk bagi masa depan lingkungan hidup Jakarta,” kata Direktur Walhi DKI Jakarta, Tubagus Sholeh Achmadi, saat berdemonstrasi di depan Balai Kota Jakarta, Jumat (5/7/2019).
Dia menjelaskan, preseden buruk yang dimaksud adalah, Anies selalu menggunakan asas “ketelanjuran” sebagai pembenaran kebijakannya. “Preseden buruk yang pertama adalah ia selalu menggunakan asas ‘keterlanjuran’, di mana hal itu tidak bisa dimaklumi karena Jakarta saat ini masih kurang lahan terbuka hijau. Penyebabnya pembangunan (tetap dilanjutkan), karena sudah telanjur terbangun,” ujarnya.
Selain itu, kata dia, alasan penggunaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 206/2016 sebagai alas hukum dianggap sudah tidak sesuai dengan tata kelola. “Saya menilai Pergub Nomor 206/2016 sebagai alas hukum sudah tidak sesuai, karena pergub itu dikeluarkan sebagai panduan rancang kota. Sementara pergub dikeluarkan sekitar Oktober 2016, tapi pada 2015 Pulau D sudah berdiri,” kata dia.
Walhi juga mempertanyakan pemilihan judul “Pandu Rancang Kota” yang ada di pergub itu. “Sebenarnya yang dipandu itu siapa? Kan dia mau memandu pengembang, tapi seolah-olah pemerintah yang dipandu pengembang,” ucap Sholeh.