JAKARTA,iNews.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan Kementerian Sosial (Kemensos) menyoroti tumpah tindih data warga penerima layanan kesehatan dan pendidikan dari pemerintah.
Pemprov dan Kemensos menilai carut marut data warga Jakarta penerima layanan itu disebabkan tidak adanya sinergisitas antara kementerian dengan Dinas Sosial (Dinsos).
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa meminta Pemprov DKI rutin melaporkan data penerima Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP) agar bersinergi dengan data Kemensos. Harapannya agar data pemerintah pusat saat menyalurkan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat tidak tumpang tindih.
“Pemetaan terhadap UPT (unit pelaksana teknis) dalam koordinasi dinsos di Provinsi DKI dengan Kemensos harus dibangun sesuai dengan kebutuhan, selain itu juga bersama-sama dalam pemetaan penyandang masalah kesejahteraan sosial,” kata Khofifah di kediamannya Jalan Widyacandra IV Jakarta Selatan, Jumat (5/1/2018).
Sejauh ini, Khofifah menilai masih banyak masyarakat, khususnya warga Jakarta banyak yang menerima double dua layanan tersebut. Misalnya, setelah mendapat KJP tetap menerima KIP atau KJS dengan KIS.