JAKARTA, iNews.id – Pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta dinilai berbelit-belit. Sejak Sandiaga Uno resmi mundur 10 Agustus lalu, belum juga ada sosok pengganti yang ditunjuk partai pengusung.
Saat ini justru Gerindra dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membentuk tim fit and proper test untuk menyeleksi cawagub yang diusulkan. Pengamat politik dari Kelompok Diskusi dan Kajian Opini Publik Indonesia (Kedai Kopi) Hendri Satrio berpendapat, langkah pembentukan tim fit and proper test justru mengulur waktu dan membuang-buang anggaran.
“Ini apa pertimbangan politisnya? Ini hanya buang waktu dan anggaran," kata Hendiri, Kamis (15/11/2018).
Dia pun mempertanyakan konsep politik yang diusung Gerindra dan PKS sebagai partai pengusung Pilkada 2017. Menurut dia, langkah itu justru akan memunculkan opini negatif di tengah masyarakat, missal adanya politik uang atau mahar politik, dan sebagainya.
“Nanti jadinya ujung-ujungnya bisa saja kita berprasangka tidak baik, ada politik dagang sapi misalnya. Jadi sudahlah dipilih saja, ditentukan,” tutur dia.
Hendri mengatakan, pembentukan tim fit and proper test tidak diperlukan. Sebab, pencarian cawagub tidak membutuhkan suara rakyat untuk memilihnya. Namun, tinggal diajukan oleh partai pengusung dan disetujui DPRD.
“Kalau mau fit and proper itu harusnya bikin lagi pilkada baru, ini kan cuma menggantikan. Menurut saya enggak perlu fit and proper juga,” tutur Hendri.