JAKARTA, iNews.id - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI perlu memastikan pembangunan yang seimbang, inklusif dan berkesinambungan. Dia merasa miris masih ada permukiman kumuh dekat Istana Negara.
Hal itu disampaikan Prasetyo saat Rapat Pleno Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2024-2025, Selasa (23/4/2024).
"Dalam menyusun pembangunan jangka panjang, ini kita perlu memperhatikan beberapa hal yang penting. Di antaranya pengembangan dan perbaikan untuk infrastruktur menjadi prioritas utama," ucap Prasetyo saat memberikan sambutan.
Alasan Prasetyo pun menyinggung soal pembangunan yang seimbang, karena dia masih menemukan rumah-rumah kumuh di sekitar Istana Negara, tepatnya di Kelurahan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat.
"Bukan apa-apa sekali lagi saya lihat, satu kilometer dari istana masih ada rumah kumuh. Namanya Johar, Tanah Tinggi mana pemerintah daerah? Malu kita," kata Prasetyo.
Prasetyo meminta jajaran Pemprov DKI Jakarta untuk bekerja dengan cermat untuk mengatasi masalah di lapangan.
"Jadi Pak Wali Kota, tolong, camat, lurah semua. Kalau menjaring musrenbang itu yang betul-betul kritis. Saya dasar bicara seperti ini, saya mengerti karena saya ke lapangan," tuturnya.