JAKARTA, iNews.id - Pembubaran Jamaah Islamiyah (JI), baru-baru ini, diharapkan jangan sampai membuat berbagai pihak lengah terhadap ancaman terorisme di Tanah Air. Sebab, masih ada sejumlah tugas yang mesti dituntaskan pascapembubaran organisasi itu.
Ketua Program Studi Kajian Terorisme Sekolah Kajian Stratejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Muhamad Syauqillah mengatakan, setiap kasus hukum yang melibatkan mantan anggota JI tetap harus diusut oleh pihak berwenang.
"Kami meminta agar aparat penegak hukum tetap melakukan proses penegakan hukum atas eks anggota Jamaah Islamiyah yang terlibat dalam tindak pidana terorisme," kata dia dalam pesan teks yang diterima di Jakarta, Sabtu (6/7/2024).
Syauqillah mengapresiasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri atas upaya JI hingga membubarkan diri, dengan pendekatan lunak atau soft approach dalam penanganan terorisme. Menurut dia, pembubaran JI sebaiknya tetap dilanjutkan dengan program deradikalisasi berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak, baik elemen negara maupun organisasi masyarakat.
Pakar terorisme itu juga meminta pembubaran diri organisasi JI sebaiknya tidak mengendorkan pola pembinaan dan kewaspadaan yang selama ini dilakukan oleh seluruh kementerian/lembaga. "Ini mengingat adanya perubahan strategi JI dari Pedoman Umum Perjuangan Al Jamaah Al Islamiyah (PUPJI), Tastos hingga strategi Tamkin Al Jamaah Al Islamiyah," ujarnya.
Karena itu, Syauqillah meminta eks petinggi JI dan pengikut dari level markaziyah hingga thaifah perlu membuktikan diri kepada negara dan masyarakat. Pembuktian yang dimaksud yaitu, bahwa mereka telah benar-benar kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"Eks petinggi JI dan lembaga pendidikan yang berada di bawahnya perlu kembali menyelaraskan kurikulum dan semua aktifitas dengan menggarisbawahi pentingnya nilai-nilai kebangsaan dengan melibatkan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan," kata dia.