ISTANBUL, iNews,id - Indonesia mengusulkan enam poin penting di pertemuan luar biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) terkait pengakuan sepihak Amerika Serikat (AS) bahwa Yerusalem ibu kota Israel.
"Pertama, OKI harus secara tegas menolak pengakuan unilateral tersebut. 'Two-state solution' adalah satu-satunya solusi dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina," ucap Presiden Jokowi, saat berpidato di KTT Luar Biasa OKI, di Istanbul, Turki, Rabu (13/12/2017).
Kedua, Presiden mengajak semua negara yang memiliki Kedutaan Besar di Tel Aviv, Israel, untuk tidak mengikuti keputusan Amerika Serikat memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem.
"Ketiga, negara OKI dapat menjadi motor untuk menggerakkan dukungan negara yang belum mengakui kemerdekaan Palestina, untuk segera melakukannya," kata dia.
Keempat, bagi negara anggota OKI yang memiliki hubungan dengan Israel agar mengambil langkah-langkah diplomatik. "Termasuk kemungkinan meninjau kembali hubungan dengan Israel sesuai dengan berbagai Resolusi OKI," tutur Presiden.
"Kelima, anggota OKI harus mengambil langkah bersama meningkatkan bantuan kemanusiaan, peningkatkan kapasitas dan kerja sama ekonomi kepada Palestina," ujar Presiden.
Keenam, Presiden berharap OKI harus mampu menjadi motor bagi gerakan di berbagai forum internasional dan multilateral untuk mendukung Palestina, termasuk di Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB.
Presiden secara tegas menolak pengakuan Presiden Trump yang mengatakan bahwa Yerusalem adalah Ibu kota Israel.
"Pengakuan ini tidak dapat diterima. Sekali lagi, pengakuan Presiden Trump tidak dapat diterima dan harus dikecam secara keras," kata Presiden Jokowi.
Untuk itu, dia mengajak seluruh negara OKI bersatu dan mengenyampingkan segala perbedaan untuk membela Palestina.
"Isu Palestina harus merekatkan kita kembali. Kita bulatkan suara dan persatuan untuk membela Palestina," ucap Presiden.
Jokowi mengatakan keputusan Presiden AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel tidak saja melukai hati umat Islam, namun juga melukai rasa keadilan umat manusia.
"Harapan akan kemerdekaan dijauhkan oleh keputusan yang sangat tidak berkeadilan ini. Keputusan tersebut memupuskan harapan terwujudnya perdamaian abadi. Oleh karena itu, keputusan tersebut harus ditolak," ungkap Presiden.
Selain itu, lanjut Jokowi, keputusan sepihak tersebut juga dinilai melanggar berbagai Resolusi Dewan Keamanan PBB terkait Palestina.
"Masyarakat Indonesia, dan saya yakin masyarakat negara OKI mengharapkan banyak dari pertemuan KTT ini. Mereka mengharapkan agar KTT ini dapat mengeluarkan hasil yang optimal, hasil yang dapat ditindaklanjuti, hasil yang dapat dirasakan dampaknya bagi masa depan Palestina," tutur Presiden Jokowi.