BEIJING, iNews.id - Beijing mengesahkan Undang-Undang (UU) keamanan yang kontroversial bagi warga Hong Kong. UU tersebut membuat kebebasan berpendapat dan berekspresi rakyat Hong Kong semakin terancam.
Dilansir dari Reuters, Rabu (1/7/2020), China mengumumkan pemberlakukan udang-undang yang mengkriminalkan tindakan pemisahan diri, subversi, terorisme, atau bekerja sama dengan pihak asing. Pengesahan undang-undang tersebut merupakan bentuk respon atas gelombang demontrasi gerakan pro-demonstrasi sejak akhir tahun lalu.
China mengatakan UU itu diperlukan untuk mengatasi aktivitas separatis, subversi, terorisme dan menolak kritik karena dianggap sebagai campur tangan dalam urusannya. Dalam UU itu juga mencantumkan 'jika dibutuhkan lembaga keamanan nasional yang relevan di bawah Pemerintah Pusat Republik Rakyat China akan mendirikan cabang di Hong Kong.'
Pengamat menyebut pengesahan UU tersebut membahayakan peradilan dan menghancurkan kebebasan warga Hong Kong yang tidak didapat di China daratan. Padahal, dalam sejarahnya Hong Kong diserahkan oleh Inggris pada 1997 dengan kesepakatan yang menjamin kebebasan tertentu.
"Mari kita berharap tidak ada yang coba menguji undang-undang ini, karena konsekuensinya bagi individu dan sistem hukum tidak akan dapat diperbaiki," kata Simon Young, profesor hukum di Sekolah Hukum University of Hong Kong.
Pengesahan UU keamanan tersebut menuai kecaman dari Amerika Serikat dan sejumlah negara sekutunya. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mike Pompeo menyebut penerapan undang-undang tersebut membatasi kebebasan rakyat serta mengikis otonomi Hong Kong.
"Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan sementara China menelan Hong Kong ke mulut otoriternya," kata Pompeo.