JAKARTA, iNews.id – Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU milik swasta menjadi sorotan publik. Banyak pihak menuding pemerintah membatasi kuota impor sehingga pasokan menipis.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Hadihadia membantah tudingan tersebut.
Bahlil menegaskan pemerintah justru telah memberikan kuota impor BBM kepada swasta lebih besar dibanding tahun lalu. “SPBU swasta itu sudah diberikan kuota impor 110 persen dibandingkan dengan 2024. Jadi sangatlah tidak tepat kalau dikatakan kuota impornya tidak kita berikan,” ujarnya dalam keterangan pers.
Sebagai ilustrasi, ia menyebut jika pada 2024 perusahaan A mendapat jatah impor 1 juta kiloliter (KL), maka pada 2025 pemerintah menambahkannya menjadi 1,1 juta KL. Karena itu, alasan kelangkaan akibat kuota impor dinilai tidak beralasan.
Bahlil menambahkan, jika pasokan BBM swasta tetap tidak mencukupi, perusahaan diminta berkolaborasi dengan Pertamina. “Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Cabang industri yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat luas tetap harus dikontrol oleh negara agar pasokan terjaga,” tegasnya.
Kelangkaan BBM swasta bahkan berdampak pada pengurangan karyawan. Sejumlah SPBU swasta dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerjanya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian ESDM telah membentuk tim khusus yang akan memantau perkembangan di lapangan dan mencari solusi bersama Pertamina.