YANGON, iNews.id - Pemimpin baru Myanmar pascakudeta memprioritaskan beberapa agenda selama pemerintahan transisi setahun ke depan. Mereka akan menyelidiki kecurangan pemilu November 2020 serta penanganan wabah Covid-19.
Surat kabar pemerintah, Global New Light of Myanmar, dalam terbitan Rabu (3/2/2021) melaporkan, tuduhan kecurangan pemilu merupakan salah satu alasan militer di bawah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing menggulingkan kekuasaan Aung San Suu Kyi.
Disebutkan, Suu Kyi tidak merespons permintaan terkait tuduhan pelanggaran pemilu yang meluas. Komisi pemilihan Myanmar (UEC) pada 4 hari sebelum kudeta militer menyatakan tidak ada pelanggaran masif dalam pemilu yang bisa memengaruhi hasil suara.
Militer Myanmar akan memegang kekuasaan selama keadaan darurat yakni setahun. Setelah itu pemerintahan di bawah militer akan menggelar pemilu yang baru dan pemenangnya akan mengambil alih pemerintahan.
Lebih lanjut Min mengatakan, pemerintahannya akan mengambil tindakan untuk mencegah penyebaran Covid-19 di antaranya melanjutkan apa yang sudah dilakukan pemerintahan Suu Kyi.