JAKARTA, iNews.id – Kapan Lebaran 2026 atau Hari Raya Idul Fitri 1447 H masih menunggu hasil sidang isbat pemerintah. Namun, Lebaran tahun ini berpotensi kembali tidak serentak seperti halnya penetapan awal puasa Ramadhan. Sebab, ada perbedaan hari dan tanggal Lebaran antara pemerintah dan Nahdlatul Ulama dengan Muhammadiyah.
Muhammadiyah telah menetapkan 1 Syawal 1447 Hijriah jatuh pada hari Jumat, 20 Maret 2026. Sedangkan pemerintah dan Nahdlatul Ulama (NU) serta ormas Islam lainnya masih menunggu hasil rukyatul hilal dan sidang isbat yang akan digelar Kementerian Agama (Kemenag) Kamis, 19 Maret 2026.
Peneliti Astronomi dan Astrofisika dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Thomas Djamaluddin menyebut ada potensi perbedaan Idul Fitri tahun ini.
Menurutnya, potensi perbedaan Lebaran 2026 terjadi antara hilal local dan global. Hilal local mengacu pada wilayah Indonesia dan Asia Tenggara yang menjadi rujukan pemerintah dalam pemantauan bulan baru atau rukyatul hilal. Sedangkan hilal global berlaku tanpa batasan geografis.
Artinya, kata dia, jika ada satu lokasi saja di negara yang memenuhi visibilitas hilal akan berlaku serentak. Hilal global tersebut menjadi pedoman PP Muhammadiyah.
Menurut Thomas, posisi hilal Syawal di Indonesia belum memenuhi kriteria baru MABIMS, yaitu tinggi minimal 3 derajat dan elongasi 6,4 derajat yang dipedomani pemerintah.
"Pada saat maghrib 19 Maret 2026 di wilayah Asia Tenggara, posisi hilal belum memenuhi kriteria baru MABIMAS, maka 1 Syawal 1447 H jatuh pada 21 Maret 2026," kata Thomas dikutip Rabu (4/3/2026).
Hal itu, kata Thomas, berbeda menurut kriteria Kalender Hijriah Global Tunggal (KHGT), di mana posisi bulan telah memenuhi kriteria dan ijtimak terjadi sebelum fajar di Selandia Baru. Sehingga, sesuai kriteria KHGT, 1 Syawal 1447 H jatuh pada 20 Maret 2026.
Kementerian Agama (Kemenag) akan menggelar sidang penetapan (isbat) Idulfitri 1 Syawal 1447 Hijriah pada 19 Maret 2026. Sidang akan berlangsung di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kemenag, Jakarta, mulai pukul 16.00 WIB.
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Dirjen Bimas Islam), Abu Rokhmad mengatakan pelaksanaan sidang kembali dipusatkan di Auditorium HM Rasjidi setelah sebelumnya beberapa ruangan di area tersebut direnovasi.
Pemilihan tempat mempertimbangkan aspek teknis, antara lain ketersediaan ruang representatif bagi tamu undangan serta suasana perkantoran dan lalu lintas yang relatif lengang karena sebagian besar pegawai dan masyarakat telah memasuki masa mudik. Hal ini dinilai memudahkan pengaturan akses lalu lintas dan area parkir.