Prasetyo kembali menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki agenda mengganti pejabat di bidang ekonomi. Dia meminta masyarakat tidak terpengaruh oleh rumor yang beredar tanpa dasar yang jelas.
"Berkali-kali kami sampaikan bahwa rumor itu tidak benar, rumor itu tidak ada, rencana itu tidak ada," tegasnya.
Karena itu, dia meminta publik tidak mengaitkan nama-nama tertentu dengan spekulasi reshuffle yang beredar. Menurutnya, tidak ada pembahasan mengenai pergantian pejabat, termasuk di Kementerian Keuangan.
"Karena memang sesungguhnya tidak sedang ada rencana pergantian," ujarnya.
Di tengah tantangan ekonomi global dan pelemahan rupiah, Prasetyo mengatakan fokus pemerintah saat ini justru memperkuat koordinasi antarotoritas ekonomi. Sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter dinilai menjadi kunci menjaga stabilitas ekonomi nasional.
"Justru sekali lagi kita harus memperkuat koordinasi di antara otoritas-otoritas yang mengelola ekonomi. Dan hari ini adalah tindak lanjut," jelasnya.
Menurut dia, intensitas koordinasi dan kerja sama antarlembaga perlu terus ditingkatkan agar respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi dapat berjalan lebih efektif.
"Tindak lanjut memang dalam situasi yang seperti sekarang intensitas harus diperkuat, kerja sama harus dipererat," ujarnya.
Meski demikian, Prasetyo menyebut Presiden memiliki kewenangan penuh untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran kabinet. Jika suatu saat diperlukan penyegaran atau perubahan, pemerintah akan menyampaikannya secara terbuka kepada masyarakat.
"Nanti kalau memang Presiden merasa harus ada penyegaran atau perubahan, pada waktunya akan disampaikan kepada masyarakat," ucapnya.