JAKARTA, iNews.id - Pengamat dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Prof Saiful Bakhri menilai usulan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo (HT) di twitternya @Hary_Tanoe terkait perlunya regulasi mengatur pajak belanja online memang sangat diperlukan. Mengingat saat ini bisnis belanja online telah mengerus UMKM dan aturan baru mendesak diberlakukan.
"Saya setuju dengan status pak HT, itu benar karena memang regulasi belanja online harus ada," kata Saiful saat dikonfirmasi, Selasa (4/10/2018).
Menurut Rektor UMJ tersebut pernyataan HT cerminan dengan melihat kondisi perekonomian bangsa yang terjadi saat ini dan memang seharusnya di era yang serba digital usaha padat karya harus dilindungi agar tidak tergerus bisnis online. Terlebih, pada saat ini Indonesia sedang mencapai titik untuk menciptakan pemerataan bagi sektor e-commerce dan konvensional.
Meski demikian, dirinya menilai perlu tahapan-tahapan yang jelas ketika membuat regulasi belanja online agar menciptakan kebijakan yang efektif dalam menarik pajak. Penerapannya pun perlu dibedakan dalam kebijakan di dalamnya.
"Karena belanja online lebih mengarah ke individu, sedangkan UMKM langsung face to face. Dengan transaksi yang berbeda maka regulasi pajak belanja online (produk aturan) harus diperhatikan," ungkap Saiful.