JAKARTA, iNews.id - Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta Alfiker Siringoringo menyampaikan, kontribusi belanja negara tahun 2022 untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem, stunting, dan ketahanan pangan di DKI Jakarta mencapai Rp10,22 triliun. Angka ini terdiri atas APBD sebesar Rp8,88 triliun dan APBN sebesar Rp1,34 triliun.
"Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), pembuatan beras fortifikasi FS nutri rice untuk percepatan penurunan stunting, edukasi dan sosialisasi tentang pentingnya memenuhi hak anak, serta membangun sentra-sentra perdagangan (sentra beras, daging, dan lain-lain)," ujar Alfiker dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (28/12/2022).
Selain itu, Pemprov DKI Jakarta memiliki tiga program prioritas pada 2023, yaitu pengendalian banjir, penanganan kemacetan, dan antisipasi dampak penurunan pertumbuhan ekonomi.
"Total anggaran yang akan dialokasikan untuk tiga fokus program tersebut adalah sebesar 41,27 persen dari APBD DKI Jakarta tahun 2023, atau sebesar Rp34,58 triliun," tuturnya.
Adapun upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendukung program tersebut antara lain melalui peningkatan kapasitas petugas penanganan bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta, penyediaan sarana dan prasarana rehabilitasi dan konstruksi, serta pendampingan pemulihan fisik pasca bencana.