BRUSSEL, iNews.id - Uni Eropa (UE) berisiko kembali memasuki resesi, meskipun telah mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada kuartal III tahun ini. Perkiraan tersebut karena langkah pembatasan besar-besaran yang tengah diperketat, bertujuan untuk mengekang gelombang kedua Covid-19.
Zona euro mencatat pertumbuhan ekonomi 12,7 persen pada kuartal III (Juli-September), setelah penurunan kuartal sebelumnya membuat kawasan tersebut memasuki resesi terbesar sejak 1995. Namun, para analis mengatakan, ekonomi UE bisa jatuh ke dalam resesi double-dip atau penurunan ganda, yakni resesi, lalu pemulihan singkat dan kemudian resesi lagi.
"Pemulihan dalam basis kuartalan itu hanya akan berumur pendek, gelombang kedua Covid-19 dan pembatasan yang diperketat akan mendorong area mata uang tunggal ini ke dalam resesi double-dip," ujar kepala ekonom Eropa di Capital Economics, Andrew Kenningham dikutip dari CNN, Senin (2/11/2020).
Pemerintah Prancis dan Jerman, ekonomi terbesar di kawasan itu, pada Rabu pekan lalu mengumumkan lockdown nasional yang akan menutup bisnis dan restoran yang tidak penting selama beberapa minggu. Sementara Italia mengumumkan lockdown sebagian, termasuk menutup bar dan restoran mulai pukul 6 sore.
Dalam basis tahunan, ekonomi Prancis minus 4,3 persen pada kuartal III tahun ini, setelah memasuki resesi di kuartal sebelumnya. Dengan angka yang sama, Jerman juga mencatat penurunan ekonomi 4,3 persen pada kuartal III, membuat negara tersebut belum berhasil pulih dari resesi akibat Covid-19.
Begitu pula dengan Italia, yang mengalami kemerosotan PDB 4,7 persen, setelah mengalami resesi pada kuartal II tahun ini. Tak jauh berbeda dengan Spanyol, ekonomi Negeri Matador itu minus 8,7 persen pada kuartal III, di mana kuartal sebelumnya juga mengalami resesi.
"Pemulihan ekonomi kawasan euro akan kehilangan momentum pemulihan, setelah sempat rebound kuat namun parsial dan tidak merata dalam aktivitas ekonomi. Lockdown yang lebih ketat memicu kemunduran dalam prospek ekonomi jangka pendek," kata Presiden Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde.