JAKARTA, iNews.id - Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia dan menekan angka stunting melalui intervensi spesifik dan intervensi sensitif dan dukungan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Anggaran Belanja Pemerintah Pusat atau Belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Hal ini dilakukan dalam memberikan perlindungan kepada anak Indonesia dan menghadirkan generasi cerdas,
Selain itu, pemerintah juga memberikan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat yang kekurangan, misalnya melalui Program Keluarga Harapan (PKH)
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan, untuk membangun dan memajukan Indonesia, dibutuhkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang lebih tangguh dan lebih produktif.
“Kita memilih desain belanja negara yang cukup untuk membuat anak-anak kita mampu tumbuh dengan sehat dan menjadi manusia cerdas. Perhatian APBN kepada anak-anak ada di banyak area. Kita ingin memastikan bahwa anak-anak ini mendapatkan vaksinasi yang baik, makanan yang cukup, pendidikan yang baik, dan sebagainya,” ujar Isa di Jakarta, Kamis (20/7/2023).
Dalam beberapa tahun terakhir, APBN mengalokasikan anggaran yang besar untuk sektor kesehatan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak pandemi. Selain itu, perhatian juga diberikan kepada sektor lainnya yang berkaitan dengan kebutuhan anak-anak, misalnya sektor pendidikan melalui Program Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah yang pada tahun 2022 dialokasikan sebesar Rp10 triliun untuk 780.000 mahasiswa. Pada tahun 2023, jumlahnya meningkat menjadi Rp12,8 triliun untuk 893.000 mahasiswa.
“Anggaran kita untuk bidang pendidikan tidak menurun, bahkan kita memberikan alokasi anggaran khusus agar anak-anak bisa mengakses pendidikan secara daring. Itu menjadi biaya ekstra. Kita distribusikan penggunaan akses internet secara gratis kepada banyak siswa dan mahasiswa,” ucapnya.
Sementara di bidang kesehatan dan perlindungan anak, APBN mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan tugas berbagai kementerian/lembaga, diantaranya melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Adapun, alokasi APBN untuk mendukung kesejahteraan anak di bidang kesehatan dan perlindungan anak yakni sebesar Rp48,3 triliun pada 2022 dan Rp49,4 triliun pada 2023.