JAKARTA, iNews.id - Pemerintah segera mengkaji ulang mengenai rencana pengembangan pembangkit listrik di Indonesia. Pengkajian ini akan menjadi bahan revisi Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2020.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan, perubahan arah pembangunan ketenagalistrikan dirasa perlu, terutama untuk menambah transmisi dalam sistem ketenagalistrikan. "Sekarang kan memang yang kurang transmisi, yang sedang terlambat kan transmisi," ujar Arifin dalam keterangannya, Senin (30/12/2019).
Kebutuhan pembangunan transmisi dan gardu pembangkit menjadi perhatian pemerintah dalam pendistribusian listrik, "Jadi kalau itu (pembangunan transmisi) enggak dikejar, ya itu enggak akan bisa menampung listrik dari proyek-proyek (pembangkit listrik) yang sudah jadi," ujar Arifin.
Kemudian ke depannya pemerintah akan mengatur kembali, Independent Power Producer (IPP) maupun PT PLN (Persero) untuk membangun pembangkit sesuai dengan kebutuhan konsumen dan masyarakat banyak. Aturan ini nantinya menjadi bahan dalam revisi RUPTL 2020.
"Harus dilihat semuanya itu, kalo misalnya ga ada demand (konsumen), kita pasang terus, harus ada yang bayar," kata Arifin.
Arifin juga memastikan pembangunan pembangkit listrik yang belum selesai terus dipantau agar segera selesai. "Yang 35.000 megawatt masih harus diselesaikan dan semua dipastikan (konsumen) ada," tutur Arifin.