Kurangi Kawasan Kumuh, Menteri Basuki Sebut Progres KOTAKU Capai 70 Persen

Aditya Pratama
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono. (Foto: Humas PUPR)

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada Tahun Anggaran 2020 melaksanakan program Padat Karya Tunai (PKT) dengan anggaran Rp12,31 triliun sebagai bentuk  mitigasi dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Salah satu PKT yang dilaksanakan melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang dilaksanakan di 364 kelurahan senilai Rp390,5 miliar.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Program KOTAKU merupakan wujud kolaborasi antara Kementerian PUPR dan pemerintah daerah dalam mendorong dan memberdayakan masyarakat/warga setempat sebagai pelaku pembangunan, khususnya infrastruktur berskala kecil atau pekerjaan sederhana yang tidak membutuhkan teknologi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya.

“Selain untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT nanti juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing untuk pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Basuki dalam keterangan tertulis, Sabtu (31/10/2020).

Basuki menambahkan, KOTAKU dilakukan melalui pembangunan Infrastruktur Skala Lingkungan reguler berupa perbaikan saluran drainase, perbaikan jalan lingkungan, dan pembangunan septic tank biofil komunal, juga rehabilitasi. Hingga  29 Oktober 2020 progres keuangan KOTAKU mencapai 72,32 persen dan progres fisik sebesar 69,13 persen. Kegiatan ini telah menyerap lebih dari 7.000 tenaga kerja.

Beberapa kegiatan KOTAKU di antaranya pembangunan empat unit MCK komunal di Kelurahan Seketeng, Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pembangunan MCK ini menyerap 20 orang tenaga kerja dan memberikan manfaat bagi 36 jiwa. Selanjutnya di Kelurahan Layana Indah Kota Palu dilaksanakan Program KOTAKU berupa pekerjaan box culvert sepanjang 10 meter dengan melibatkan sebanyak 12 tenaga kerja. 

"Diharapkan melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat, baik sosial dan ekonomi serta berkontribusi dalam mengurangi angka pengangguran akibat Covid-19," ucapnya.

Editor : Ranto Rajagukguk
Artikel Terkait
57 tahun lalu

555 PNS Angkatan Pertama Otorita IKN Resmi Dilantik, Ini Pesan Basuki

57 tahun lalu

Gibran Bisa Berkantor di IKN Tahun Ini, Basuki: Gedung Sudah Jadi Dilengkapi Furnitur

57 tahun lalu

Bupati Rejang Lebong Ditangkap KPK, Ruang Kerja dan Rumah Dinas Pejabat Disegel

57 tahun lalu

Menag Ungkap Rencana Bangun Madrasah di IKN, Butuh Lahan 21 Hektare

Berita Terkini
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
Network Updates
News updates from 99+ regions
Personalize Your News
Get your customized local news
Login to enjoy more features and let the fun begin.
Kanal