JAKARTA, iNews.id - Pemerintah memperpanjang pemberian diskon 100 persen Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil baru 1500 cc hingga Agustus 2021. Keputusan ini menimbulkan kritik di masyarakat karena di sisi lain, pemerintah berniat mengenakan pajak pada sembako dan jasa pelayanan lainnya.
Menganai hal itu, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Neilmaldrin Noor mengatakan, pemerintah tidak berpihak atau memberi keuntungan kepada orang kaya. Namun, kebijakan pajak ini untuk memulihkan ekonomi Indonesia.
"Jadi bukan masalah kaya miskin, kelas atas, kelas bawah. Ini adalah fokus pemulihan ekonomi yang kita perhitungkan secara hati-hati," kata Neilmaldrin dalam video virtual, Senin (14/6/2021).
Dia mengatakan, pembelian mobil baru adalah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi Covid-19, bukan serta merta memberikan relaksasi pajak kepada mereka yang mampu.
"Fasilitas PPnBM jangan dilihat siapa yang beli, tapi pertimbangannya itu diberikannya kenapa. Kami punya data golongan tertentu di masyarakat itu masih save uangnya, tidak membelanjakan, ini berdampak pada produsen sektor-sektor tertentu (otomotif)," ujarnya.
Dia menambahkan, kebijakan PPnBM diberikan karena banyak masyarakat kelas atas yang enggan membelanjakan uangnya. Malah, orang kaya cenderung mempertebal dompet dengan menaruh uang di bank. Hal ini menyebabkan uang tidak berputar, sehingga berdampak pada produsen mobil maupun industri otomotif lainnya.
"Ini akan berdampak pada produsen sektor-sektor tertentu. Salah satu sektor produsen tertentu yang proporsi sektor penunjangnya besar itu adalah industri otomotif," ucap dia.