JAKARTA, iNews.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematok defisit anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 sebesar Rp598,2 triliun. Itu setara dengan 2,85 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
"Defisit anggaran tahun 2023 merupakan tahun pertama kita kembali ke defisit maksimal 3 persen terhadap PDB," kata dia dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Rangka HUT ke-77 Kemerdekaan RI dalam Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Selasa (16/8/2022).
Target itu dengan mencermati kebutuhan belanja negara dan optimalisasi pendapatan negara. Adapun belana negara dalam RAPBN 2023 ditargetkan sebesar Rp3.041,7 triliun, sedangkan pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun, yang terdiri dari penerimaan perpajakan Rp2.016,9 triliun, dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp426,3 triliun.
Jokowi menuturkan, defisit tersebut akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman dan dikelola secara hati-hati, dengan menjaga keberlanjutan fiskal.
"Komitmen untuk menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat risiko utang selalu dalam batas aman melalui pendalaman pasar keuangan," ujarnya.
Lebih lanjut dia mengataan, pemerintah terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi khususnya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Layanan Umum (BLU) yang diarahkan untuk penyelesaian infrastruktur strategis pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat, serta sinergi pembiayaan dan belanja.
Dia menambahkan, pemerintah juga akan tetap mendorong kebijakan pembiayaan inovatif skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), termasuk penguatan peran BUMN, BLU, Lembaga Pengelola Investasi (LPI), dan Special Mission Vehicle (SMV).