JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) mengatakan jika tren berbelanja melalui daring (e-commerce) sudah sedemikian pesat, tidak tertutup kemungkinan mata uang digital resmi bank sentral atau Central Bank Digital Currency (CBDC) bisa diterbitkan.
Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan e-commerce menjadi salah satu indikator bagi otoritas moneter untuk menerbitkan instrumen resmi mata uang kripto tersebut. Saat ini, otoritas masih mengkaji dampak baik dan juga buruk jika CBDC diterbitkan di Indonesia.
CBDC juga kini sedang didalami bank sentral di seluruh dunia, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembayaran digital yang aman dan terawasi. "Apabila kebutuhan uang digital itu dipenuhi oleh orang lain, dia tidak akan stabil. Itu harus dipenuhi oleh otoritas. Saat masyarakat butuh banyak uang digital, bank sentral harus masuk," ujar Erwin di Jakarta, Selasa (7/8/2018).
Namun, tidak hanya efisiensi dan juga efektivitas dari CBDC yang sedang dipikirkan Bank Sentral. Pasalnya, CBDC juga bisa membawa risiko bagi perekonomian.
Jika tidak dipersiapkan dengan matang, penerbitan CBDC bisa menggerus peredaran uang kartal dan mengganggu likuiditas perekonomian. "Bank bisa tergerus uangnya dan masuk lagi ke bank sentral. Ini masih dalam tahap tahap penelitian dan perkembangan," ujar dia.
CBDC akan menggunakan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) sebagai platform. Teknologi blockchain ini pula yang saat ini digunakan oleh mata uang digital swasta seperti Bitcoin, Etherum dan lainnya.
BI mulai mengkaji penerbitan CBDC sejak 2017. Menurut keterangan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di waktu sebelumnya, proses kajian untuk menerbitkan CBDC akan selesai 2020. Sejak 2017 itu BI juga membandingkan (benchmarking) dengan propyek percontohan mata uang digital seperti di Inggris, Singapura, Malaysia, dan Ekuador.