JAKARTA, iNews.id - Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai kebijakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat bermanfaat, mulai dari peningkatan investasi, lapangan pekerjaan, dan neraca dagang Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta mengabaikan permintaan Dana Moneter Internasional (IMF) mencabut larangan ekspor nikel.
Ketua Umum BPP Hipmi Akbar Himawan Buchari menganggap, yang dilakukan IMF terkait kebijakan Indonesia tidak tepat. Pasalnya, selain sebagai negara berdaulat, hilirisasi juga upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjadi negara maju.
"Lihat saja ketika hilirisasi diterapkan, realisasi investasi meningkat, dan berhasil menciptakan lapangan kerja. Neraca dagang kita juga surplus dari kebijakan ini," kata dia dalam keterangannya, dikutip Minggu (2/7/2023).
Adapun realisasi investasi di sektor industri logam dasar meningkat pesat. Pada 2019, realisasi investasi di sektor tersebut hanya Rp61,6 triliun, namun pada tahun lalu melonjak signifikan menjadi Rp171,2 triliun.
“Dengan investasi yang meningkat pesat, lapangan pekerjaan otomatis terbuka khususnya di sektor pertambangan dan industri logam dasar,” ujarnya.