JAKARTA, iNews.id - Bank Indonesia (BI) bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendorong peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mewujudkan sistem pembayaran nasional yang aman, lancar, dan efisien. Langkah ini dilakukan melalui penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR).
Selama ini peningkatan standarisaisi kompetensi kerja di bidang SPPUR belum mendapat perhatian dari pihak mana pun. "Bidang ini memang baru dan ini juga mengapa kita memerlukan suatu sertifikasi di sini, mengetahui bahwa di sini ada suatu bidang yang mengandung risiko operasional yang cukup tinggi. Oleh karena itu kita tidak ingin mempunyai suatu kejadian-kejadian di mana ada kesalahan operasional yang akan menimbulkan pada kestabilan sistem keuangan maupun secara keseluruhan," ujar Deputi Gubernur BI, Sugeng, saat pembukaan acara Konvensi Nasional RSKKNI dan RKKNI di Ayana Midplaza, Jakarta, Rabu (8/11/2017).
Sugeng mengatakan, sertifikasi ini dilakukan sebagai upaya BI untuk membentengi ekonomi Indonesia dari kompetensi negara ASEAN lainnya. Ia optimistis langkah ini bisa memberikan bekal untuk SDM di bidang SPPUR menghadapi masa Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
Dalam penyusunan SKKNI dan KKNI ini, BI mengacu pada sistem standarisasi kompetensi kerja nasional yang telah diatur dan dikembangkan oleh Kemenaker. Hal ini dilakukan agar seluruh tahapan penyusunan memiliki kualitas yang optimal dan senantiasa dijaga dengan tata kelola yang govern.
Dia menyatakan, Konvensi Nasional merupakan tahapan akhir penyusunan rancangan SKKNI dan KKNI, sebelum ditetapkan secara lebih lanjut oleh Menteri Tenaga Kerja dan Gubernur BI. Sebelum diimplementasikan BI dengan industri dan otoritas terkait akan melakukan sosialisasi dan memberikan masa transisi yang cukup untuk pelaksanaan sertifikasi tersebut secara luas.