JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) atau perubahan ketiga UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Rapat dilaksanakan di gedung Nusantara I, Jakarta pada hari ini, Kamis (23/1/2025).
Pembahasan itu, menyusul RUU BUMN ditetapkan sebagai salah satu program legislasi nasional (prolegnas) 2025 karena dianggap memiliki peran fundamental dalam perekonomian nasional.
Menurut Ketua Komisi VI DPR Anggia Ermarini, urgensi perubahan ini didasari oleh peran strategis perusahaan pelat merah dalam mengelola sumber daya nasional, sesuai Pasal 33 UUD 1945.
"Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ujar Anggia.
“BUMN adalah perpanjangan tangan negara untuk melaksanakan fungsi vital ini," tutur dia.